Hasil SSGI juga menjadi dasar bagi Kementerian Keuangan untuk menetapkan Dana Insentif Daerah kabupaten/kota serta menjadi bahan. Perpres itu, menjelaskan. Peta Jalan Implementasi Gernas PPG ini disusun sebagai. Target penurunan angka stunting pada angka 14% Pada Tahun 2024 kini telah dituangkan dalam Perpres No. Normalnya, kedua faktor ini berkembang bersama-sama seiring bertambahnya usia anak. Peta Jalan Implementasi Gernas PPG ini disusun sebagai. Kredit Foto: Kominfo. PRES IDEN REPUBLIK INOONESIA LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2O21 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN STUil:rI]VC A. Perpres tersebut merupakan payung hukum dari Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2018. Nakita. Mengacu pada peraturan tersebut, Pemprov Kalbar mengambil langkah konkrit dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) baik di tingkat Daerah hingga ke tingkat Desa. Jika tidak, maka akan menimbulkan masalah kesehatan, salah satunya adalah stunting. 000 kelahiran hidup • Menurunnya prevalensi stunting balita hingga 14% 187,1 (APBN) a. Wakil Menteri Kesehatan RI Prof. Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi 3 hal yaitu (1) Rencana aksi nasional percepatan. 2 SK PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING. Penurunan Stunting diwujudkan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Kelima pilar tersebut adalah komitmen politik dan kepemimpinan nasional dan daerah; kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku; konvergensi program pusat, daerah dan masyarakat; ketahanan pangan dan gizi, dan monitoring dan evaluasi. com – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hasto Wardoyo menjelaskan, Tim Pendamping Keluarga memiliki peran khusus dalam proses percepatan penurunan stunting nasional. "Jadi lebih kepada aspek penanganan, meningkatkan performance, penanganan bukan. Ia menuturkan, dalam perpres tersebut nantinya diatur pembentukan tim terpadu yang diterjunkan menangani stunting. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 17 (1) Rincian RAN-PASTI Tahun 2021-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 15. INFOASN. Salah satunya persoalan anggaran yang dinilai menjadi suatu tantangan. DESA. The sharpening and strengthening of commitment were carried out by involving. KEMENKO PMK - Pemerintah telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang signifikan dari kondisi 24,4% pada 2021 menjadi 14% pada 2024. Liputan6. Hari pertama pelaksanaan Bimbingan Teknis “Analisa Situasi dan Pemetaan Program Kegiatan dan Pembiayaan yang Mendukung Penurunan Stunting”, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo mengatakan bahwa pemerintah harus bisa menyediakan data, termasuk data keluarga yang berisiko stunting, juga bagaimana mendampingi keluarga. Lampiran 52 hlm. pencegahan Stunting; dan b. 10 Desa Prioritas Intervensi Stunting di Kabupaten Ketapang (sebagai pembelajaran) • Perpres Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi . 2. Dante, dalam acara 'Sosialisasi Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan Tuberkulosis' di channel YouTube Kemenko PMK, Selasa (28. id – Bidan memiliki banyak peranan termasuk dalam ikut serta mencegah stunting. Pilar pertama adalah komitmen, pilar kedua adalah pencegahan stunting, pilar ketiga harus bisa melakukan konvergensi, pilar keempat menyediakan pangan yang. PRES IDEN REPUBLIK INOONESIA LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2O21 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN STUil:rI]VC A. Tugas bidan meliputi pelayanan kesehatan ibu dan anak, reproduksi perempuan, dan keluarga berencana. Perpres 72 jugalah yang saat ini dijadikan acuan oleh pemerintah dalam melakukan penanganan stunting. oleh User Stunting | 8. Berdasarkan Perpres 72. 3. Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting diterbitkan bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting; RAN tersebut mengacu pada Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting terkait hal-hal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. 72 Tahun 2027 adalah regulasi yang sangat penting dalam upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia. • Kementerian/Lembaga yang relevan dengan upaya pencegahan stunting tidak Apa itu stunting dan bagaimana cara mencegahnya? Unduh dan baca Perpres No. Unduh Address. Berbagai pihak perlu mendukung demi mengurangi angka stunting sesuai dengan. "Memang di 2022 itu pencapaian hanya 2,8% karena Perpres baru keluar dan belum terkonsolidasi itu dari laporan yang saya terima. Bisnis. 72 Tahun 2021) adalah gangguan pertumbuhan. The sharpening and strengthening of commitment were carried out by involving relevant ministries. Mohammad Hoesin Palembang. Perpres ini juga berisi tentang koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pendanaan terkait isu kesehatan anak ini. Perpres tersebut memuat acuan yang harus dicapai oleh pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Data Provinsi Barat terkait dengan Stunting di 35 Kabupaten/Kota Prioritas Kemiskinan Ekstrim. com - Presiden Joko Widodo mengatakan, target pemerintah adalah menekan angka stunting hingga di bawah 14 persen pada 2024. id - Pemerintah provinsi dan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Bumi Mulawarman melakukan pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di daerah setempat. Yang berisi 5 pilar dengan salah satunya adalah peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat. Bisnis. Baca juga: Kemenkominfo kampanyekan cegah stunting lewat genbest Penurunan sebesar 2,8 persen dinilai oleh pemerintah merupakan angka yang cukup baik dalam pengentasan stunting. Merdeka. • Perpres No. Stunting 1. Kelima pilar tersebut adalah komitmen politik dan kepemimpinan nasional dan daerah; kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku; konvergensi program pusat, daerah dan masyarakat; ketahanan pangan dan. Wapres sendiri menjadi Ketua Pengarah yang didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta menteri-menteri. The prevalence of stunting declined from 30. Telah dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang menjadi landasan peraturan-peraturan di level pemerintah provinsi (pemprov) dan pemerintah. JAKARTA - Stunting masih menjadi masalah utama pemerintah Indonesia. *Komitmen Pemerintah Percepat Penurunan Angka Stunting* KEMENKO PMK -- Angka prevalensi stunting di tingkat nasional berdasarkan Survei Status Gizi Balita mengalami penurunan sebesar 3. Berikut berbagai penyebab stunting pada anak, di antaranya: 1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, terbitnya kedua beleid ini semakin menguatkan payung hukum bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap penyakit. Perpres Stunting: Persentase anak berusia di bawah lima tahun Tatalaksana Rawat Inap (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk, Tatalaksana Rawat Jalan target 90% tahun 2024 Jumlah Puskesmas di Indonesia : 10. Berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk. Stranas. Perpres Nomor 72 tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Untuk menjalankan amanah Perpres tersebut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Pusat mengeluarkan Peraturan Badan Kependudukan dan KeluargaInpres 4/2022 ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2024. Pada tahun 2022, angka stunting turun menjadi 21,6 persen dari tahun. Pilar 1: Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintahan desa. Beberapa perubahan yang diatur dalam Perpres ini antara lain dalam Pasal 65 yang mengatur mengenai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang wajib mengalokasikan anggaran minimal 40% untuk usaha kecil dan koperasi dari total. Kep. 20 Sep, 2023. Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. KOMPAS. Menurut Perpres Nomor 72 Tahun 2021 stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang. Dalam Percepatan Penurunan Stunting Berdasarkan Perpres 72/2021 (Pasal 10 Perpres 72/2021) Penguatan Perencanaan & Penganggaran 01 Peningkatan Kualitas Pelaksanaan 02 Peningkatan Kualitas Pemantauan, Evaluasi & Pelaporan 03 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia 04 Pembentukan Tim Percepatan PenurunanPERATURANPEDIA. Perpres tersebut menjelaskan upaya penurunan stunting melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Perpres ini memberikan dasar hukum untuk melakukan penguatan kerangka substansi, intervensi, pendanaan, serta pemantauan dan evaluasi yang diperlukan dalam berbagai upaya percepatan penurunan stunting. Jumat, 17 Februari 2023 13:15 WIB Penulis: Aisyah NursyamsiPerpres 72/2021 Diteken, BKKBN Rumuskan Strategi Capai Target Penurunan Stunting 14 Persen. 4. Awal Agustus 2021, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Ibu menyusui 5. Kedua, keputusan Bupati Sukabumi nomor 440/KEP. Perpres No. Pengertian Stunting: Penyebab, Gejala, Dampak, dan Cara Mencegahnya. (Kemenkes 2013) 1. W. Tanjung Selor – Sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mempercepat penurunan stunting di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kaltara melakukan sosialisasi sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Gedung. Dari hasil pemetaan ini daerah akan dengan mudah menandai (tagging) setiap kode belanja yang terkait dengan penurunan stunting. Hal inilah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia. 84 1,3%/tahun 19 1,7%/tahun 14 2,7%/tahun 7 Prevalensi wasting on trackPERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING. Tematik. (2007). Kalau pakai akal sehat, mestinya bisa, karena 2,8 persen itu dicapai pada saat pandemi Covid, dan perpres stunting belum bisa. Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya stunting, baik faktor spesifik yang dapat terjadi pada 1000 HPK, maupun faktor sensitif yang dapat terjadi sejak orang tua masih usia remaja (usia pra. Presiden RI Joko Widodo mengatakan dalam forum tersebut stunting bukan. Perlu diketahui bahwa prevalensi stunting di Indonesia pada lima tahun lalu berada di angka 37 persen. Puskesos sebagai salah satu sarana aduan masyarakat di tingkat desa mampu menjangkau masyarakat dari rumah ke rumah, sehingga sosialisasi dan edukasi terkait stunting akan sampai ke masyarakat. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Perpres ini mencabut Perpres Nomor 42 Tahun 2013. Saya masih tidak. Jul 25, 2022. Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa. (PERPRES) NO. Baca juga: BKKBN: Bidan penentu keberhasilan penanganan stunting. Tugas bidan meliputi pelayanan kesehatan ibu dan anak, reproduksi perempuan, dan keluarga berencana. Jurnal Ekonomi Dan Sosial, 2. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta percepatan penurunan stunting yang sudah menjadi program harus terus dipercepat. Peraturan ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mempercepat pencapaian target penurunan stunting menjadi 14 persen pada 2024, sesuai amanat. Oleh karena itu, untuk dapat melaksanakan amanah Perpres ini dengan baik, Kementerian/Lembaga (K/L) terkait harus bersungguh-sungguh melaksanakan tugasnya sesuai kewenangan masing-masing. Perpres ini mengatur antara lain mengenai: 1) strategi nasional percepatan penurunan stunting; 2) penyelenggaraan percepatan penurunan stunting; 3) koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting; 4) pemantauan, evaluasi,. 2021 yang menunjukkan keberhasilan penurunan stunting dalam tiga tahun terakhir yaitu dari 32,8 persen tahun 2018 menjadi 24,4 persen tahun 2021," kata Ma'ruf dalam sambutan pada acara yang. Terkait hal tersebut, di minta partisipasi dari semua pihak agar TPPS segera terbentuk dan segera melaksanakan program Percepatan Penurunan stunting, khususnya di. Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Terkait Keamanan Pangan dan Fortifikasi Dalam Perpres 72 Tahun 2021. INDUSTRY. Pemerintah daerah yang menerima alokasi anggaran itu benar-benar diandalkan sebagai ujung tombak dalam merealisasikan target tersebut. CO. Prevalensi stunting di Indonesia memiliki angka cukup tinggi sehingga menjadi tantangan besar bagi Indonesia terutama di masa pandemi COVID-19 yang menyebabkan terjadinya gangguan layanan gizi. Perpres 72/2021 memuat acuan yang wajib dicapai jajaran K/L terkait dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting. BKKBN memegang kendali pencegahan stunting mulai saat ini,” Presiden menegaskan. Sebelumnya pada 28 Januari 2021 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi telah menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Benrencana Nasioal sebai ketua pelaksana percepatan. “Baru saja kita mendapatkan Peraturan Presiden (Perpres) yang sudah ditandatangani secara resmi oleh Bapak Presiden Joko Widodo di mana Perpres Nomor. Angka itu di bawah prevalensi stunting nasional yang ditargetkan 14 persen pada tahun 2024. Wapres menyebut perkembangan penurunan stunting sempat melambat pada 2022. Muhadjir menerangkan, berdasarkan arahan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, upaya untuk memenuhi target penurunan stunting adalah dengan mengefektifkan Perpres 72/2021 tentang Percepatan Penurunan. Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo telah. Pemberian Bantuan Iuran Jaminan. HALAMAN TIDAK DITEMUKAN. Maria Endang Sumiwi, MPH. Tahap pertama di 2018, pemerintah fokus pada penyelenggaraan intervensi di 100 kabupaten/kota. Pencegahan stunting menurut IDAI yakni:. Prevalensi Stunting di Indonesia Turun ke 21,6% dari 24,4%. PERPRES 72/2021; b. lihat . Untuk itu Kepala BKKBN menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024. Presiden menunjuk Menkes menjadi Ketua Pelaksana dan Menko PMK sebagai Ketua Dewan Pengarah. September 29, 2023. "Stunting masih menjadi masalah sistemik dan kronik bagi bangsa. Kerangka Penyebab Masalah Stunting di Indonesia 03 Gambar 1. “Pertama memperluas lokus percepatan penurunan stunting tahun 2022, dari sebelumnya hanya 20 desa menjadi 70 desa dan itu tersebar di 32 kecamatan dengan SK Bupati Sukabumi nomor 050/KEP. Pejabat yang Menetapkan. Salah satu masalah kesehatan yang hingga kini dihadapi oleh Indonesia adalah stunting dan obesitas. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan Rakernas ini bertujuan mensukseskan Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. (Perpres) No. banjarkab. Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, ditunjuk menjadi ketua pengarah. Stunting bisa terjadi karena sejumlah faktor, termasuk genetik, gangguan hormon, kesakitan sistemik, dan kurangnya nutrisi. Stunting telah terbit. Tahap ketiga di 2020, kegiatan akan diperluas. Stunting merupakan sebuah kondisi di mana seorang anak mengalami gangguan pertumbuhan yang menyebabkan panjang atau tinggi badannya tidak tumbuh sesuai potensial yang dia miliki. Sebelumnya pada 28 Januari 2021 lalu, Presiden Joko Widodo secara resmi telah menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Benrencana Nasioal (BKKBN) sebagai ketua pelaksana. 8 percent in 2018 to 27. “Kalau sudah ada Satu Data Indonesia itu utamanya data kemiskinan. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu: (i) penurunan beban pengeluaran masyarakat; (ii) peningkatan pendapatan masyarakat; serta (iii) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. Apalagi dalam Perpres No72 tahun 2021, juga dijelaskan bahwa dalam penanganan kasus stunting sangat diharapkan pendekatan dari mitra kerja. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya untuk melakukan percepatan penurunan stunting dengan menciptakan peraturan presiden (Perpres). Sudah setahun berlalu sejak Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Sekarang Perpres stunting sudah efektif, pandemi sudah tidak ada," kata Muhadjir usai mengikuti Rapat Percepatan Penurunan Stunting di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (25/5/2023). Bengkulu, IPKB – Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Kesehatan setempat pada awal 2022 tepatnya Selasa 4 Januari 2022 mensosialisasikan Peraturan Presiden ( Perpres ) Nomor. Kementerian & Lembaga. penurunan stunting menjadi 14% dan wasting menjadi 7% pada tahun 2024 menjadi salah satu tujuan pembangunan kesehatan. 1. com-Dalam upaya mencapai target penurunan kasus stunting di Indonesia dari 27,67 persen (2019) menjadi 14 persen tahun 2024 nanti. 404. “Sebetulnya sudah ada kemajuan yang kita capai, walaupun masih kurang signifikan. Ditetapkan Tanggal. Calon pengantin 3. Sebagaimana dimandatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, kelima pilar tersebut adalah komitmen dan visi kepemimpinan nasional dan daerah; komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; konvergensi intervensi spesifik dan sensitif di pusat dan daerah; ketahanan pangan dan gizi; serta penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi. Perpres-Nomor-72-Tahun-2021 Download. Slide - 4 Perpres tetap mengacu pada Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, yang terdiri atas 5 pilar Poin Kunci Perpres No. Mengacu pada WHO Global TB Report tahun 2020, 10 juta orang di dunia menderita TBC dan menyebabkan 1,2 juta orang meninggal setiap tahunnya. Mursyidin Razak. legalitas : perban stunting 2021-2024 legalitas : perban stunting 2021-2024 nomor 12 tentang rencana aksi nasional percepatan penurunan angka stunting indonesia. Angka prevalensi stunting hingga 2019 masih sebesar 27,7 persen. Previous PENDAFTARAN BUM DESA / BUM DESA BERSAMA. Data Stunting Sensitif Intervensi Sensitif Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 (PerPres No 21 Tahun 2022) Akses Ke Sanitiasi Layak: 91%: 92%: 100%: Stop BABS: 29%Lantas, pemerintah membuat Peraturan Presiden (Perpres) nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC. Ibu Hj. Baca juga: Dexa Edukasi Bidan Turunkan Angka Stunting "Karena (tahun lalu turun) 2,8 persen itu dicapai pada saat pandemi Covid-19, dan Perpres stunting belum efektif. Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar l4% (empat belas persen) pada tahun 2024. “ Peraturan Presiden memberikan penguatan kerangka intervensi yang harus dilakukan dan kelembagaan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting, ” kata Wakil Presiden (Wapres) KH. Implementasi Perpres ini, selain bertujuan untuk meningkatkan komitmen pemerintah untuk perbaikan gizi, utamanya penurunan stunting, juga bertepatan dengan satu dekade bergabungnya Indonesia dengan gerakan global Scaling Up Nutrition (SUN) sejak 2011, dengan fokus pada upaya pengentasan masalah gizi melalui keterlibatan lintas sektor. Wapres Genjot Implementasi Perpres Percepatan Penurunan Stunting Senin, 04 April 2022, 23:50 WIB. 5 Pilar Percepatan Pencegahan Stunting. Bagikan. Perpres ini menjadi payung hukum bagi semua pihak, baik di tingkat pusat dan daerah, untuk mengupayakan target 14 persen prevalensi stunting di tahun 2024. 4. Ia menuturkan, upaya pencegahan stunting sejalan dengan RPJMN Presiden RI yang diimplementasikan melalui Perpres no. Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Terkait Keamanan Pangan. Selain itu, tujuan lain dari pelaporan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting adalah untuk melakukan evaluasi capaian indikator Perpres Nomor 72 Tahun 2021 dan indikator RAN PASTI. KOMPAS. 3. Perpres ini menjadi payung hukum bagi semua pihak, baik di tingkat pusat dan daerah, untuk mengupayakan target 14 persen prevalensi stunting di tahun 2024. 3. Selain itu, Wapres menjelaskan sejumlah daerah telah menujukan perkembangan yang baik dalam penangan stunting. Perpres ini memuat strategi pemerintah yang bersifat intervensi sensitif/pencegahan. 4. Stunting merupakan sebuah kondisi di mana seorang anak mengalami gangguan pertumbuhan yang menyebabkan panjang atau tinggi badannya tidak tumbuh sesuai potensial yang dia miliki. (2) Target antara. Dante Saksono Harbuwono mengatakan pemerintah mentargetkan kasus stunting turun hingga 14% di tahun 2024. Itu menjadi bahasa yang sangat simple dan menjadi bahasa.